Muwazah

In the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 176 stated that the daughter becomes heirs with the son. The portion of the son is twice the size as of the daughter's. Next comes the question, is it true that 2:1 of inheritance are completely against the principle of equity partnership in the Al-Qur'an? The difference share is not due to gender issues, but the difference in the duties and responsibilities imposed upon men are greater than women in the Muslim community, according to the theory of conventional standard which states: "The bigger and heavier the burden carried by men, the greater the rights to be acquired ".

Tira Smart Tangerang, 2019

Permasalahan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, hal tersebut menjadi perhatian khusus ketika wacana reformasi akan didengungkan dan dalam perjalanan reformasi di bidang konstitusi negara Indonesia dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dari pertama hingga keempat, muatanmuatan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu hal yang penting untuk lebih diperjelas dalam amandemen UUD 1945 karena sebelum terjadi amandemen UUD 1945, permasalahan yang menjadi perhatian serius adalah kesewenangan negara dalam memasung hak-hak asasi warga negara karena sangat multitafsir dan banyak ditafsirkan terbatas oleh pemerintah pada saat itu dengan turunan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak asasi warga negara terutama dalam hak atas pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, jaminan kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, hak memperoleh pendidikan, dan akses terhadp sumber daya alam yang pada saat itu masih belum dipenuhi oleh hak-haknya oleh negara.

DISKUSI/PEMBAHASAN REVIEW Buku karya Achie Sudiarti Luhulima membahas tentang keterkaitan antara CEDAW Rencana Aksi Beijing dan MDG's telah menyediakan bahan rujukan yang diperlukan bagi mereka yang mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti para pemangku jabatan yang mempunyai tanggung jawab mengimplementasikan kebijakan nasional tentang pengurustamaan Gender yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 dan bertujuan mencapai kesetaraan gender secara struktural, tetapi sampai sekarang belum jelas hasilnya. Hadirnya buku ini adalah salah satu contoh bahwa meskipun kk Convention Watch sejak tahun 2007 secara formal telah membubarkan diri, namun buku ini menunjukan bahwa mereka yang pernah menjadi anggota kk CW masih tetap menunjukan kepeduliannya terhadap pentingnya penegakan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa untuk dijadikan referensi bahan bacaan yang tertarik dalam dunia penegakan hak asasi perempuan, selain itu buku ini juga bermanfaat bagi berbagai pihak, utamanya para pejabat negara, pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum dan masyaraka sipil, serta seluruh masyarakat untuk memahami secara komperhensif makna CEDAW. Karena didalamnya selain terdapat dokumen-dokumen lengkap CEDAW, yakni selain isi dari konvensi CEDAW juga dilengkapi degan optional protokol, Rekomendasi-rekomendasi umum komite CEDAW yang merupakan penjelasan dan penafsiran secara komperhensif terhadap pasal-pasal subtantif dan situasi aktual terkait penghapusan segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Juga dimuat concluding observation yang merupakan respon atau tanggapan khusus Komite CEDAW dengan delegasi Negara Pihak. Selain itu melalui buku ini kita diberikan pemahaman terhadap pelaksanaan konvensi tersbut, bagaimana menerapkan dokumen-dokumen tersebut dalam kerja-kerja advokasi

2017

In the three legal systems of inheritance, the position of women as well as their rights as heirs there are quite striking differences. The heir of a woman in the Civil Code of the West, is not distinguished from the male heirs, in terms of his position or the amount of his portion. This happens because the law of Inheritance of Western Civil is only known classification of heirs based on blood relations. One side of the legal weakness of the Western Civil Inheritance is the placement of the biological mother as second heirs so that if the heir leaves husband, wife and / or child, the mother does not get any inheritance at all. This is contrary to the culture of society who holds that the birth mother is the closest person. In Islamic law of inheritance, there is no distinction between the position of women and men as heirs. This paper further examines the position and rights of women as heirs in the perspective of inheritance law in Indonesia

Ideas Publishing, 2020

ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

The article discusses the shifting process of free inheritance system (wasiat) into the codified one (ilm al-faraidh). In this shift of system, Hadis serves as its key factor. In the realm of interpretation discourse and Islamic Law, al-Syafi’i pays keen attention on the use of Hadis. In addition, the use of Hadis implicates a sequence of methodologies in order to support certain arguments, such as found in the ijma’.The use of hadis relatively functions as mediation of various ideas, applying particular way toward certain intended conclusion. Having utilized the methodological formulation, Al-Syafi’i, in this regard, situates the involvement in the interpretation of inheritance verses (QS. 4:11-12 and 176). Al-Syafi’i’s view has deeply embedded in al-Thabari, one of the interpreters on the school. Both al-Syafi’i and al-Thabari have implemented Hadis as the main source in interpretating of the inheritance verses. As the result, it reveals the following concluding remarks: 1). the d...

Demi meningkatkan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan manusia, negara Indonesia mendukung dan mengakui hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak yang melekat pada diri manusia. Hak-hak tersebut harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan, sehingga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Hak perempuan menjadi salah satu bentuk hak asasi manusia yang diakui di tingkat nasional dan dunia. Karena perempuan adalah pribadi manusia juga sebagai perempuan, maka hak-haknya dilindungi oleh hukum Hak Asasi Manusia, dan hal itu dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum hak asasi manusia.