Papers by Hasnul Arifin Melayu
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021
This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of s... more This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of society in Aceh. This question arises because in the last few years after the enactment of the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) in 2015 the number of cases of sharia violations in several districts /cities in Aceh shows a fluctuating trend and tends to increase. The implementation of QHJ, with the increasing number of lashes, should be able to reduce the occurrence of violations. Why hasn't QHJ been able to reduce the number of violations? This study uses a political science approach to law with data collection techniques through observation, interviews with open-ended questionare and review of documentation. The results showed that the QHJ was not optimal in creating the legal culture of the Acehnese people. This is because (1) the legal politics of the Aceh Government are not serious in implementing QHJ, (2) there are still many Acehnese people who do not fully understand the contents of t...
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018
Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hak... more Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberika...
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 2014
Implementation of Islamic law in Aceh is inseparable from its historical context in the history o... more Implementation of Islamic law in Aceh is inseparable from its historical context in the history of Islam. Struggle of ideas between religion and state, the influence of the power system and outside the Islamic tradition and social conditions into one format forming Islamic law itself. In addition, the existence of a mujtahid in the struggle also gives an important role. This article will explore specifically about the existence of a mujtahid and their intellectual genealogy in dynasty in Asia, especially the Ottoman and Mughal. This study aims to describe the trip codification of Islamic law in some Muslim region. By doing so, there is the exposure of the expected phases of the codification of Islamic law that can be used as input in the process of implementation of Islamic law in Aceh. Kata kunci: syariat Islam, tipologi, geneologi mujitahid
Tulisan ini bertujuan untuk membari gambaran tentang qanun syariat Islam di Aceh memberi perlindu... more Tulisan ini bertujuan untuk membari gambaran tentang qanun syariat Islam di Aceh memberi perlindungan kepada perempuan dan peran negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Aceh serta solusi yang diberikan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan.Istilah human security sebelumnya lebih mengarah membicarakan tentang hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan atau ancaman pihak lain khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Namun belakangan human security sudah menjadi isu penting di era globalisasi artinya tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi sudah berkaitan dengan manusia.Human security sudah terfokus pada bidang kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika konflik terjadi dan semua bentuk ancaman lain seperti bencana alam atau kemiskinan. Infomasi dikumpulkan melalui pendekatan kulitatif dengan observasi, telaah dokumentasi dan wawancara m...
An Act to regulate the Religious Court (PA) as one of the judicial institutions in Indonesia expe... more An Act to regulate the Religious Court (PA) as one of the judicial institutions in Indonesia experienced changes in its history. One of the factors that influenced these changes was political and social circumstances that occurred in both government and society. This paper discusses the social and political influences on the existence of religious courts in Indonesia.
Perlindungan pada anak dari kejahatan telah banyak dilakukan. Namun, bagaimana melindungi anak-an... more Perlindungan pada anak dari kejahatan telah banyak dilakukan. Namun, bagaimana melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dengan mengikutsertakan peran masyarakat jarang ditemui. Biasanya anak akan ditahan dalam tahapan sementara sambil menunggu proses sidang di pengadilan. Kondisi ini telah menjadi masalah utama dalam program pengabdian ini dengan memulai dari pertanyaan mendasar bagaimana seharusnya melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat harus berperan aktif dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan Participatory Research Appraisal (PRA) pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan memfasilitasi masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah ABH melalui penyusunan reusam gampong oleh masyarakat. Masyarakat didorong untuk menghidupkan kembali local value yang hidup di gampong (desa) di Aceh. Reusam gampong inilah yang kemudian akan mengatu...
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
AbstrakQanun yang berkaitan dengan syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Ace... more AbstrakQanun yang berkaitan dengan syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Aceh. Konsepsi ini secara spesifik mengadopsi asas personalitas dan teritorialitas. Namun bila dikaji lebih mendalam, dapat dilihat bahwa pengadopsian kedua asas tersebut ternyata tidak secara total berlaku. Dampak yang muncul bahwa Qanun Hukum Jinayat(QHJ) tetap berlaku bagi umat Islam dan bukan Islam meskipun dengan beberapa persyaratan. Dari sinilah masalah mulai muncul. Tulisan ini atas dasar analisis isi pasal-pasal Qanun Hukum Jinayat menunjukkan bahwa eksistensi Qanun ini khususnya yang mengatur tentang kedudukan non muslim di Aceh. Data primer dalam tulisan ini adalah pasal-pasal dalam Qanun Hukum Jinayat dan ditambah dengan sumber-sumber tulisan lainnya. Ditemukan bahwa pengadopsian kedua asas dalam Qanun Hukum Jinayat seyogyanya tidak menghilangkan prinsip fundamental Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hak asasi manusia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak di...
An Act to regulate the Religious Court (PA) as one of the judicial institutions in Indonesia expe... more An Act to regulate the Religious Court (PA) as one of the judicial institutions in Indonesia experienced changes in its history. One of the factors that influence these changes were political and social circumstances that occur both in government and in society. This can be seen in Aceh especially when the Indonesian Government has seriously accelerated development of Mahkamah Syar'iyah, sharia court that have enlarge its jurisdiction including a number of minor shari`a criminal offences (jinayah). This phenomena historically has long process particularly since the early twentieth century where Acehnese people had always struggled in order to regain their special autonomous rights in applying Islamic law. This paper discusses the social and political influences on the existence of religious courts in Indonesia.
Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (1882--1934) was one of the leading Indonesian Muslim political fi... more Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (1882--1934) was one of the leading Indonesian Muslim political figures in the early twentieth century. He was one of the prominent leaders in Sarekat Islam. Beginning in 1912, when he firstly joined Sarekat Islam, Tjokroaminoto devoted alt of his attention to the development of this organization as well as to the political movement in general at that time. This thesis deals with a number of Tjokroaminoto's conceptions of Islam and politics, which reflect his involvement in the political discourses of his time, especially with Communist and secular nationalist groups. His life and his works as well as the political conditions of his time are discussed in order to trace the sources that inspired his vision. In his political ideas, Tjokroaminoto expressed his conceptions of the worth of Indonesian people, socialism and education, as well as the way in which all these ideas are interrelated. His ideas on Islam, which are mainly inspired by his aspiration to create a united Indonesian Muslim community, were highly influential and provided a relatively early definition as to what political Islam should encompass. These ideas are more clearly expressed in his conceptions of the separation between Islam and politics, nationalism, pan-Islamism and the Ummah. Finally, his discussion of Islam and politics marked a new stage in the self-awareness of Indonesians. As such, his ideas were of key importance to the formulation of the movement's goals and its strategies.
Conference Presentations by Hasnul Arifin Melayu
Perlindungan pada anak-anak sebagai pelaku dari kejahatan telah banyak dilakukan. Namun, bagaiman... more Perlindungan pada anak-anak sebagai pelaku dari kejahatan telah banyak dilakukan. Namun, bagaimana melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dengan mengikutsertakan peran masyarakat jarang ditemui. Harus diakui bahwa pelaku anak selalu diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Biasanya anak akan ditahan dalam tahapan sementara sambil menunggu proses sidang di pengadilan. Kondisi ini telah menjadi masalah utama dalam program pengabdian ini dengan memulai dari pertanyaan mendasar bagaimana seharusnya melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat harus berperan aktif dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan Participatory Research Appraisal (PRA) pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan memfasilitasi masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah ABH melalui penyusunan reusam gampong oleh masyarakat. Masyarakat didorong untuk menghidupkan kembali local value yang hidup di gampong (desa) di Aceh. Reusam gampong inilah yang kemudian akan mengatur bagaimana menyelesaikan masalah ABH tersebut. Kegiatan ini menitikberatkan pada pembentukan mindset masyarakat bahwa anak adalah aset yang sangat berharga, dan orangtua serta masyarakat harus menjaga mereka. Cara ini lebih efektif karena orang dewasa di sekitar anak-anak yang tahu bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah melakukan pelanggaran adalah masyarakat di mana anak tersebut tinggal. Kata kunci: restorative justice, adat Aceh, dan Anak Berkonflik dengan Hukum Pendahuluan Aceh telah bergerak lebih maju untuk meningkatkan sistem peradilan anak ke arah yang lebih baik. Beberapa upaya telah dilakukan secara intensif sejak bencana Tsunami, kemajuan secara signifikan telah berjalan dengan memperkuat komponen sistem, seperti pada norma, struktur dan prosedur/proses, yang juga memberikan kontribusi untuk perbaikan instrumen peradilan anak nasional. Kondisi ini telah didukung sebagian besar oleh badan dunia seperti UNICEF Indonesia di Banda Aceh dan banyak CSO telah terlibat aktif hingga sekarang. Dengan melihat konsistensi gerakan ini dan beberapa usaha lainnya masih perlu dilakukan, upaya lain terus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan karena beberapa kesenjangan masih muncul terutama ketika Undang-undang Peradilan Anak No. 11 tahun 2012 itu mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2014, masih terdapat beberapa daerah yang masih lemah dalam mengatasi masalah peradilan anak khususnya yang berakitan dengan pelaksanaan di level masyarakat. Hal ini
Uploads
Papers by Hasnul Arifin Melayu
Conference Presentations by Hasnul Arifin Melayu