Directory

M Taufiq - Academia.edu

Skip to main content

M Taufiq

Followers

4,103

Following

231

Public Views

Address: Indonesia

less

Marmi Rosita Dewi

MUHAMMAD DHIYAUL AUFA

Anggalih Bayu Muh Kamim

Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta)

Trisakti University

Dito Aditia Darma Nasution

Universitas Pembangunan Pancabudi

InterestsView All (18)

Uploads

Papers by M Taufiq

Kontestasi Aktor Dalam Perencanaan dan Penganggaran di DIY

Jurnal Perencanaan BAPPEDA DIY, 2020

Studi ini mengkaji kontestasi antar-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan penganggaran di ... more Studi ini mengkaji kontestasi antar-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah DIY. Studi ini merupakan hasil penelitian studi kasus intrinsik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan proses kontestasi antar-aktor dalam proses perencanaan dan penganggaran, siapa saja aktor/partisipan yang terlibat, serta latar belakangnya. Temuan studi ini, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi arena kontestasi aktor-aktor perumusnya. Kontestasi terjadi karena heterogenitas kepentingan, latar belakang, dan pemahaman aktor yang beragam dalam perencanaan dan penganggaran. Aktor yang terlibat dalam kontestasi adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (PD). TAPD juga bukan merupakan aktor tunggal karena terdiri dari beberapa unsur dan seringkali menunjukkan kepentingan yang heterogen. Proses kontestasi

Meretas Jalan PK dan DP - IRE 30-03-2017.docx

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, seja... more Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

ADMINISTRASI NEGARA DI MASA LAMPAU

Ancient of Public Administration. Praktik Administrasi Publik atau Adminisrasi Negara sudah muncu... more Ancient of Public Administration. Praktik Administrasi Publik atau Adminisrasi Negara sudah muncul dan berkembang dalam masyarakat kuno sebelum Administrasi Publik modern. Pada masa jauh di lampau belum mengenal dan melaksanakan demokrasi, sistem pemerintahan yang berjalan bersifat absolut-ottoritarian, kerajaan (setting kuno). Meskipun demikian, prinsip-prinsip Administrasi Publik (seperti yang dirumuskan dalam Administrasi Publik modern) sudah dipraktikkan.

ADMINISTRASI NEGARA DI MASA LAMPAU

Hammurabi adalah raja keenam dari Dinasti Babilonia pertama (memerintah 1792-1750 SM) di daerah B... more Hammurabi adalah raja keenam dari Dinasti Babilonia pertama (memerintah 1792-1750 SM) di daerah Babilonia (sekarang Iran-Irak). Hammurabi dikenal dalam sejarah bukan saja karena kuasa penaklukkan kerajaan lain, namun ia lebih terkenal karena pada masa pemerintahannya dibuat kode resmi (hukum tertulis) pertama yang tercatat di dunia, yang disebut sebagai Kode

Menakar Gagasan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN 1

Wacana menghidupkan kembali GBHN ini perlu dikaji secara mendalam. Apakah sekedar menyusun kembal... more

URGENSI PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan dan kerugian yang bisa di... more Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan dan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh suatu bencana. Minimnya upaya pengurangan risiko seperti ketiadaan kesiapsiagaan dan mitigasi, berdampak pada skala kerusakan yang luas dalam berbagai bentuk. Kerusakannya mencakup aspek fisik/ material, maupun aspek sosial, ekonomi maupun psikososial. Terkait dengan tahapan bencana maka pengurangan risiko bencana menjadi strategi penting dalam proses tanggap darurat, untuk memastikan upaya tanggap darurat yang adil dan setara, serta tidak menimbulkan bentuk kerentanan yang baru. Dalam proses pasca bencana, strategi pengurangan risiko bencana dilakukan melalui upaya pemulihan berbasis konsep building back better. 4. Pengintegrasian PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses yang tidak terpisah dari sistem yang sudah ada. Pemaduan atau integrasi menjadi gagasan agar urusan kebencanaan mampu memberi warna dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang didesain sehingga tidak menempatkan bencana sebagai suatu program atau kegiatan yang parsial.

Panduan SDGs (Sustainable Development Goals) untuk Pemerintah Daerah

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012... more The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012, agreed to launch a process to develop a set of sustainable development goals (SDGs). The conference did not specifically add detail to the goals, targets, and implied indicators, but tasked a 30-member Open Working Group (OWG) of the General Assembly to prepare a proposal on the SDGs. After 13 sessions of meeting from March 2013 to July 2014, the OWG has finalized a set of proposed 17 goals and 169 targets as the UN development agenda beyond 2015.

Panduan ini kiranya juga diharapkan akan mendorong upaya–upaya yang lebih baik dari Pemerintah, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dan bagi masyarakat sipil juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya–upaya advokasi yang selama ini telah dilakukan.

Pengembangan Sistem Perencanaan Aparatur Pemerintah

Perencanaan aparatur merupakan sebuah penentu bagi sistem manajemen aparatur sipil negara. Denga... more Perencanaan aparatur merupakan sebuah penentu bagi sistem manajemen aparatur sipil negara. Dengan adanya perencanaan aparatur maka manajemen aparatur sipil negara dapat lebih tertata, serta terkelola dengan komprehensif. Mulai dari ketersediaan perencaan aparatur, maka dapat memberikan informasi yang jelas tentang kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana... more Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disus... more Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.
Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. M... more Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Masyarakat desa diharapkan lagi tidak menjadi obyek pembangunan namun mampu berubah menjadi subyek pembangunan dengan menentukan lingkup dan batasan partisipasi bagi kesejahteraan desanya. pembangunan desa merupakan alternatif atas pembangunan yang bias sektor dan bias kota, sehingga desa mampu menjadi basis kehidupan dan penghidupan, yang sekaligus juga berdampak terhadap pe ngurangan urbanisasi. Dalam perspektif ini, desa bukan menjadi objek dan lokasi proyek pembangunan, melainkan desa menjadi basis, subjek dan arena pembangunan.

Statistik Politik dan Keamanan DIY 2013

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2013 merupakan publikasi ke enam Badan Pusat Statistik P... more Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2013 merupakan publikasi ke enam Badan
Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyajikan data tentang
keamanan, hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, serta data lainnya
yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Data yang disajikan berupa data sekunder
bersumber dari Polres/Polresta/Polda, KPU, DPRD, Bappeda, Humas, dan data primer hasil
survei BPS yaitu Podes 2011 dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2013.
Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui jumlah dan jenis tindak kriminalitas, pelaku, korban, serta upaya penanggulangannya.
Sementara situasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan informasi hasil pemilu
dan gambaran pemilukada serta produk hukum yang dihasilkan DPRD.

Potret Ketahanan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dokumen ini menyajikan potret tentang Ketahanan Nasional di D.I. Yogyakarta baik secara agregat, ... more Dokumen ini menyajikan potret tentang Ketahanan Nasional di D.I. Yogyakarta baik secara agregat, gatra, variabel, maupun indikator berdasarkan sistem pengukuran ketahanan nasional yang dikembangkan Lemhannas RI. Dokumen ini juga menyampaikan isu-isu strategis wilayah, yaitu indikator-indikator kunci yang rawan atau kurang tangguh yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional dan daerah.

Local Government Self Assessment Tool (LG-SAT)

UNISDR mengembangkan satu Perangkat Pengkajian Mandiri Pemerintah Daerah (Local Government Self A... more UNISDR mengembangkan satu Perangkat Pengkajian Mandiri Pemerintah Daerah (Local Government Self Assessment Tool/LG-SAT), satu perangkat pengkajian mandiri dan mekanisme umpan balik yang ditawarkan pada pemerintah daerah dan kota yang dapat membantu untuk memahami kesenjangan dan tantangan-tantangan dalam pengurangan risiko bencana.
Ada 41 pertanyaan kunci, yang dalam versi ini dibagi menjadi 10 poin penting. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus didiskusikan dalam konsultasi multi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasikan tingkat pencapaian per indikator.

Hasil Studi IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta

IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia, dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di ... more IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia, dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di luar negeri. Oleh karena itu, IDI pada dasarnya merupakan country-led assessment yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional. IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. Sebagai alat ukur, IDI menyediakan data yang penting bagi pemerintah dan stakeholder pembangunan.
Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi di tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokratis. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal --seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya; sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analysis agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi, maupun untuk berbagi pengalaman/praktek terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di Indonesia.

Serangan Oemoem 1 Maret 1949

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Perencanaan Pembangunan Aparatur Pasca UU ASN

PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, a... more

Road Map Reformasi Birokrasi DIY 2012-2017

Kontestasi Aktor Dalam Perencanaan dan Penganggaran di DIY

Jurnal Perencanaan BAPPEDA DIY, 2020

Studi ini mengkaji kontestasi antar-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan penganggaran di ... more Studi ini mengkaji kontestasi antar-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah DIY. Studi ini merupakan hasil penelitian studi kasus intrinsik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan proses kontestasi antar-aktor dalam proses perencanaan dan penganggaran, siapa saja aktor/partisipan yang terlibat, serta latar belakangnya. Temuan studi ini, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi arena kontestasi aktor-aktor perumusnya. Kontestasi terjadi karena heterogenitas kepentingan, latar belakang, dan pemahaman aktor yang beragam dalam perencanaan dan penganggaran. Aktor yang terlibat dalam kontestasi adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (PD). TAPD juga bukan merupakan aktor tunggal karena terdiri dari beberapa unsur dan seringkali menunjukkan kepentingan yang heterogen. Proses kontestasi

Meretas Jalan PK dan DP - IRE 30-03-2017.docx

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, seja... more Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

ADMINISTRASI NEGARA DI MASA LAMPAU

Ancient of Public Administration. Praktik Administrasi Publik atau Adminisrasi Negara sudah muncu... more Ancient of Public Administration. Praktik Administrasi Publik atau Adminisrasi Negara sudah muncul dan berkembang dalam masyarakat kuno sebelum Administrasi Publik modern. Pada masa jauh di lampau belum mengenal dan melaksanakan demokrasi, sistem pemerintahan yang berjalan bersifat absolut-ottoritarian, kerajaan (setting kuno). Meskipun demikian, prinsip-prinsip Administrasi Publik (seperti yang dirumuskan dalam Administrasi Publik modern) sudah dipraktikkan.

ADMINISTRASI NEGARA DI MASA LAMPAU

Hammurabi adalah raja keenam dari Dinasti Babilonia pertama (memerintah 1792-1750 SM) di daerah B... more Hammurabi adalah raja keenam dari Dinasti Babilonia pertama (memerintah 1792-1750 SM) di daerah Babilonia (sekarang Iran-Irak). Hammurabi dikenal dalam sejarah bukan saja karena kuasa penaklukkan kerajaan lain, namun ia lebih terkenal karena pada masa pemerintahannya dibuat kode resmi (hukum tertulis) pertama yang tercatat di dunia, yang disebut sebagai Kode

Menakar Gagasan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN 1

Wacana menghidupkan kembali GBHN ini perlu dikaji secara mendalam. Apakah sekedar menyusun kembal... more

URGENSI PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan dan kerugian yang bisa di... more Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan dan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh suatu bencana. Minimnya upaya pengurangan risiko seperti ketiadaan kesiapsiagaan dan mitigasi, berdampak pada skala kerusakan yang luas dalam berbagai bentuk. Kerusakannya mencakup aspek fisik/ material, maupun aspek sosial, ekonomi maupun psikososial. Terkait dengan tahapan bencana maka pengurangan risiko bencana menjadi strategi penting dalam proses tanggap darurat, untuk memastikan upaya tanggap darurat yang adil dan setara, serta tidak menimbulkan bentuk kerentanan yang baru. Dalam proses pasca bencana, strategi pengurangan risiko bencana dilakukan melalui upaya pemulihan berbasis konsep building back better. 4. Pengintegrasian PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses yang tidak terpisah dari sistem yang sudah ada. Pemaduan atau integrasi menjadi gagasan agar urusan kebencanaan mampu memberi warna dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang didesain sehingga tidak menempatkan bencana sebagai suatu program atau kegiatan yang parsial.

Panduan SDGs (Sustainable Development Goals) untuk Pemerintah Daerah

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012... more The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012, agreed to launch a process to develop a set of sustainable development goals (SDGs). The conference did not specifically add detail to the goals, targets, and implied indicators, but tasked a 30-member Open Working Group (OWG) of the General Assembly to prepare a proposal on the SDGs. After 13 sessions of meeting from March 2013 to July 2014, the OWG has finalized a set of proposed 17 goals and 169 targets as the UN development agenda beyond 2015.

Panduan ini kiranya juga diharapkan akan mendorong upaya–upaya yang lebih baik dari Pemerintah, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dan bagi masyarakat sipil juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya–upaya advokasi yang selama ini telah dilakukan.

Pengembangan Sistem Perencanaan Aparatur Pemerintah

Perencanaan aparatur merupakan sebuah penentu bagi sistem manajemen aparatur sipil negara. Denga... more Perencanaan aparatur merupakan sebuah penentu bagi sistem manajemen aparatur sipil negara. Dengan adanya perencanaan aparatur maka manajemen aparatur sipil negara dapat lebih tertata, serta terkelola dengan komprehensif. Mulai dari ketersediaan perencaan aparatur, maka dapat memberikan informasi yang jelas tentang kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana... more Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disus... more Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.
Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. M... more Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Masyarakat desa diharapkan lagi tidak menjadi obyek pembangunan namun mampu berubah menjadi subyek pembangunan dengan menentukan lingkup dan batasan partisipasi bagi kesejahteraan desanya. pembangunan desa merupakan alternatif atas pembangunan yang bias sektor dan bias kota, sehingga desa mampu menjadi basis kehidupan dan penghidupan, yang sekaligus juga berdampak terhadap pe ngurangan urbanisasi. Dalam perspektif ini, desa bukan menjadi objek dan lokasi proyek pembangunan, melainkan desa menjadi basis, subjek dan arena pembangunan.

Statistik Politik dan Keamanan DIY 2013

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2013 merupakan publikasi ke enam Badan Pusat Statistik P... more Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2013 merupakan publikasi ke enam Badan
Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyajikan data tentang
keamanan, hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, serta data lainnya
yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Data yang disajikan berupa data sekunder
bersumber dari Polres/Polresta/Polda, KPU, DPRD, Bappeda, Humas, dan data primer hasil
survei BPS yaitu Podes 2011 dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2013.
Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui jumlah dan jenis tindak kriminalitas, pelaku, korban, serta upaya penanggulangannya.
Sementara situasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan informasi hasil pemilu
dan gambaran pemilukada serta produk hukum yang dihasilkan DPRD.

Potret Ketahanan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dokumen ini menyajikan potret tentang Ketahanan Nasional di D.I. Yogyakarta baik secara agregat, ... more Dokumen ini menyajikan potret tentang Ketahanan Nasional di D.I. Yogyakarta baik secara agregat, gatra, variabel, maupun indikator berdasarkan sistem pengukuran ketahanan nasional yang dikembangkan Lemhannas RI. Dokumen ini juga menyampaikan isu-isu strategis wilayah, yaitu indikator-indikator kunci yang rawan atau kurang tangguh yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional dan daerah.

Local Government Self Assessment Tool (LG-SAT)

UNISDR mengembangkan satu Perangkat Pengkajian Mandiri Pemerintah Daerah (Local Government Self A... more UNISDR mengembangkan satu Perangkat Pengkajian Mandiri Pemerintah Daerah (Local Government Self Assessment Tool/LG-SAT), satu perangkat pengkajian mandiri dan mekanisme umpan balik yang ditawarkan pada pemerintah daerah dan kota yang dapat membantu untuk memahami kesenjangan dan tantangan-tantangan dalam pengurangan risiko bencana.
Ada 41 pertanyaan kunci, yang dalam versi ini dibagi menjadi 10 poin penting. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus didiskusikan dalam konsultasi multi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasikan tingkat pencapaian per indikator.

Hasil Studi IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta

IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia, dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di ... more IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia, dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di luar negeri. Oleh karena itu, IDI pada dasarnya merupakan country-led assessment yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional. IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. Sebagai alat ukur, IDI menyediakan data yang penting bagi pemerintah dan stakeholder pembangunan.
Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi di tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokratis. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal --seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya; sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analysis agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi, maupun untuk berbagi pengalaman/praktek terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di Indonesia.

Serangan Oemoem 1 Maret 1949

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Perencanaan Pembangunan Aparatur Pasca UU ASN

PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, a... more

Road Map Reformasi Birokrasi DIY 2012-2017

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - SDGs (GK 31052017).pdf

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah ko... more Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah komitmen Global yang diratifikasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia. Prinsip utama dari SDGs/TPB ini adalah memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (no-left behind) dan prinsip inklusi serta partisipasi dalam pembangunan.

KETAHANAN EKONOMI DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL (POTRET DIY

Hadirnya kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai tindak lanjut dari AFTA (ASEAN Free-T... more Hadirnya kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai tindak lanjut dari AFTA (ASEAN Free-Trade Area) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam perspektif Ketahanan Nasional di Daerah, hal tersebut musti dielaborasi untuk direspon dalam rangka meningkatkan ketangguhan serta memanfaatkan peluang yang ada.

KONTESTASI PEMANFAATAN RUANG, KEGAGALAN PASAR DALAM KOMODITI

Persoalan perkotaan dan aglomerasi perkotaan adalah soal daya tampung dan daya dukung lahan, term... more Persoalan perkotaan dan aglomerasi perkotaan adalah soal daya tampung dan daya dukung lahan, termasuk untuk hunian/perumahan. Lahan yang terbatas, jumlah penduduk yang makin meningkat, migrasi desa-kota, ekspansi industri dan keserakahan kapitalis telah menyebabkan kontestasi pemanfaatan ruang semakin sengit. Kontestasi pemanfaatan ruang tersebut merepresentasikan kepentingan kapitalis/investor, masyarakat, dan pemerintah.

POLICY BRIEF - KEBIJAKAN MANAJEMEN EMISI GAS RUMAH KACA DI ASUTRALIA

Green House Gas Effect atau Efek Gas Rumah Kaca (GRK) serta perubahan iklim global menjadi perhat... more